Tugas & Fungsi

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang
Pasal 136
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 137
(1) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang merupakan unit kerja struktural
pada Dinas yang dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Susunan Organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang terdiri dari:
a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:

1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
2. Subbagian Perencanaan, Program dan Pelaporan; dan
3. Subbagian Keuangan;
   c. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
4. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; dan
5. Seksi Keperawatan dan Kebidanan;
   d. Bidang Pengembangan Rumah Sakit, Sarana dan Prasarana membawahi 2
   (dua) seksi yaitu:
6. Seksi Pengembangan Rumah Sakit, Promosi dan Diklat; dan
7. Seksi Sarana dan Prasarana;
   e. Bidang Pengendalian dan Informasi Rumah Sakit membawahi 2 (dua) seksi
   yaitu:
8. Seksi Pengendalian Mutu dan Informasi Rumah Sakit; dan
9. Seksi Pengendalian JKN dan Asuransi Rumah Sakit;
   (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang
   sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
   merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
   Paragraf 2
   Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang
   Pasal 138
   (1) Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidilakang mempunyai tugas
   melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah
   yang bersifat spesifik dalam bidang kesehatan yang menyelenggarakan
   pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan
   pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat pada Rumah Sakit Umum.
   (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Direktur
   sebagai berikut:
   a. menetapkan program, rencana kegiatan dan anggaran UPT;
   b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha
   dan Bidang;
   c. menetapkan kebijakan teknis dan operasional dalam rangka
   penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan;
   124
   d. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan
   kesehatan;
   e. mengoordinasikan tugas pembinaan dengan instansi terkait di bidang
   penyelenggaran kegiatan pelayanan kesehatan;
   f. menyampaikan usul, pertimbangan, saran Kepala Dinas menyangkut
   kebutuhan personil, Anggaran dan Aset;
   g. melaksanakan pembinaan atas pengelolaan urusan ketatausahaan;
   h. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
   i. melakukan penilaian dan penetapan terhadap sasaran kinerja pegawai
   untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
   j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
   k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
   dan fungsinya.
   Paragraf 3
   Kepala Bagian Tata Usaha
   Pasal 139
   (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan
   program, kegiatan, hukum, keuangan, anggaran, perlengkapan kantor, dan
   pelaporan serta memberikan pelayanan administratif.
   (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala Bagian
   Tata Usaha sebagai berikut:
   a. menyusun Program, Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Tata Usaha;
   b. menyusun program teknis bidang ketatausahaan, meliputi : kepegawaian,
   keuangan, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, peraturan perundangundangan
   dan administrasi lainnya;
   c. mengoordinasikan penyusunan Dokumen Perencanaan anggaran belanja,
   menyusun daftar rencana kegiatan, Pelaporan serta Dokumen,
   perlengkapan perkantoran lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan
   UPT;
   d. mengoordinasi pelaporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan
   penyelenggaraan pelayanan kesehatan UPT;
   e. mengoordinasi pelaksanaan ketatausahaan meliputi: pengelolaan
   administrasi kepegawaian, perlengkapan kantor, surat menyurat, kearsipan,
   dokumentasi;
   f. mengoordinasikan pelaksanaan penatausahaan keuangan UPT, meliputi:
   pengelolaan administrasi anggaran, keuangan, perlengkapan kantor,
   perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta pertanggungjawaban
   keuangan;
   g. mengoordinasikan pelaksanaan pendapatan atas inventaris UPT;
   h. mengoordinasikan Pengelolaan Aset;
   i. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
   j. melakukan penilaian pendapatan terhadap sasaran kinerja pegawai untuk
   kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
   k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direktur; dan
   l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
   dan fungsinya.
   125
   Paragraf 4
   Kepala Subbagian Perencanaan, Program dan Pelaporan
   Pasal 140
   (1) Kepala Subbagian Perencanaan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas
   melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan program, perencanaan dan
   fasilitas penyusunan pelaporan.
   (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala
   Subbagian Perencanaan, Program dan Pelaporan sebagai berikut:
   a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran subbagian
   perencanaan program dan pelaporan;
   b. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pelaksana pada subbagian
   perencanaan, program dan pelaporan;
   c. mengumpulkan bahan penyusunan anggaran, Rencana kebutuhan Barang
   dan pemeliharaan UPT;
   d. penyusunan Dokumen Perencanaan anggaran belanja, menyusun daftar
   rencana kegiatan;
   e. penyusunan dokumen perencanaan program kerja, RENSTRA, RENJA, RKA,
   DPA, DPPA, RSB dan RBA UPT;
   f. menyusun pelaporan kinerja UPT, Lakip dan dokumen lainnya;
   g. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
   h. melakukan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai untuk kelancaran
   dan disiplin kerja bawahan;
   i. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; dan
   j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
   dan fungsinya.
   Paragraf 5
   Kepala Subbagian Keuangan
   Pasal 141
   (1) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanbahan
   penyusunan perumusan kebijakan teknis, kegiatan serta fasilitas
   penyusunan rencana anggaran, pembinaan bendahara, pengelolaan,
   penatausahaan keuangan, mobilisasi dana.
   (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala
   Subbagian Keuangan sebagai berikut:
   a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan;
   b. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pelaksana pada subbagian
   keuangan;
   c. menyusun anggaran kegiatan UPT;
   d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan mobilisasi dana;
   e. melaksanakan pembinaan teknis atas tugas-tugas bendahara;
   f. menyusun RAK;
   g. menyusun laporan akuntansi dan keuangan;
   h. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
   i. melakukan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai untuk kelancaran
   dan disiplin kerja bawahan;
   j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; dan
   k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
   dan fungsinya.
   126
   Paragraf 6
   Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik
   Pasal 142
   (1) Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan
   penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas koordinasi
   kebijakan teknis dan pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan di bidang
   pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan penunjang medik.
   (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala Bidang
   Pelayanan dan Penunjang Medik sebagai berikut:
   a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran bidang pelayanan
   medik, pelayanan keperawatan dan penunjang medik;
   b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas seksi dan menyusun
   pedoman dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan pelayanan medik,
   pelayanan keperawatan dan penunjang medik;
   c. melaksanakan pembinaan teknis pelayanan dan memfasilitasi pemberian
   dukungan penyelenggaraan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan
   penunjang medik;
   d. melaksanakan koordinasi atas pemenuhan peralatan medik dan penunjang
   medic, serta mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan pasien yang
   masuk dan keluar pada ruang rawat, rawat jalan, rawat gawat darurat dan
   rawat intensip;
   e. melaksanakan koordinasi dengan komite medis, komite keperawatan,
   komite nakes lainnya dalam rangka penyusunan standar operasional
   prosedur bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan penunjang
   medik;
   f. mengoordinasikan penyelenggaraan studi kasus dengan dokter spesialis dan
   tenaga kesehatan lainnya;
   g. melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian bidang pelayanan
   medik, pelayanan keperawatan dan penunjang medik;
   h. melaksanakan analisa dan evaluasi serta menyusun rencana tindak lanjut
   penyelenggaraan tugas bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan
   dan penunjang medik;
   i. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan;
   j. melakukan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai untuk
   kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
   k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direktur; dan
   l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
   tugas dan fungsinya.
   Paragraf 7
   Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
   Pasal 143
   (1) Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai tugas
   menyiapkan bahan–bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan
   serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis dan pemberian dukungan
   pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, pelayanan rujukan, pengendalian
   penerimaan dan pemulangan pasien yang berkaitan dengan pelayanan pada
   rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan rawat intensif serta penunjang medis.
   127
   (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada
   ayat (1), fungsi Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis sebagai
   berikut:
   a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Medis
   dan Penunjang Medis;
   b. melaksanakan pembinaan pelaksanaan-pelaksanaan tugas pelaksana pada
   seksi pelayanan medis dan penunjang medis;
   c. menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan
   kebijakan teknis kegiatan pelayanan medis, pelayanan rujukan,
   pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien yang berkaitan dengan
   pelayanan pada rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan rawat intensif;
   d. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan medis,
   pelayanan rujukan, pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien yang
   berkaitan dengan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan
   rawat intensif;
   e. melaksanakan koordinasi penerapan sistem pelayanan medis pada rawat
   inap, rawat jalan, rawat darurat dan rawat intensif;
   f. melaksanakan pengawasan pelayanan setiap pasien yang masuk dan keluar
   pada rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan rawat intensif, serta
   melaksanakan koordinasi penerapan sistem pelayanan penunjang medis
   pada instansi;
   g. menyusun kebutuhan peralatan dan fasilitas penunjang medis, meliputi
   instalasi gawat darurat, laboratorium, radiologi, farmasi dan gizi;
   h. mempersiapkan dan mengendalikan serta menata sistem
   pelayanan/peralatan pada ruang instalasi dan menyiapkan bahan
   penyusun standar operasional prosedur pelayanan penunjang medis;
   i. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun
   tertulis;
   j. melakukan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai untuk kelancaran
   dan disiplin kerja bawahan;
   k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
   l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
   tugas dan fungsinya.
   Paragraf 8
   Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan
   Pasal 144
   (1) Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas Melaksanakan
   penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas koordinasi
   kebijakan teknis dan pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan bidang
   keperawatan dan kebidanan. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan
   teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan
   pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan pemberian asuhan keperawatan,
   pelayanan keperawatan, mutu keperawatan dan penyuluhan keperawatan,
   kebidanan pada ruang rawat inap dan rawat jalan.
   (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala Seksi
   Keperawatan dan Kebidanan sebagai berikut:
   a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran kasi keperawatan dan
   kebidanan;
   128
   b. mengoordinasikan, mengawasi pelaksanaan tugas kepala ruangan rawat
   inap dan rawat jalan;
   c. menyusun pedoman dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan
   keperawatan dan kebidanan;
   d. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur, asuhan
   keperawatan dan kebidanan pada rawat inap dan rawat jalan;
   e. melaksanakan pembinaan pelaksanan tugas perawat, bidan, kepala
   ruangan rawat inap dan rawat jalan;
   f. menyusun program orientasi bagi mahasiswa pendidikan keperawatan; dan
   kebidanan menyusun standar operasional prosedur ketenagaan pada
   keperawatan dan kebidanan;
   g. melaksanakan analisa dan evaluasi serta menyusun perencanaan tindak
   lanjut penyelenggaraan tugas bidang keperawatan dan kebidanan;
   h. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan;
   i. melakukan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai untuk kelancaran
   dan disiplin kerja bawahan;
   j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
   k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
   dan fungsinya.
   Paragraf 9
   Kepala Bidang Pengembangan RS, Sarana dan Prasarana
   Pasal 145
   (1) Kepala Bidang Pengembangan RS, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
   Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta
   fasilitas koordinasi kebijakan teknis dan pemberian dukungan pelaksanaan
   kegiatan pengembangan RS, Sarana dan Prasarana yang meliputi pengadaan dan
   pemeliharaan sarana prasarana, Rumah Tangga.
   (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala Bidang
   Pengembangan RS, Sarana dan Prasarana sebagai berikut:
   a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Bidang pengembangan
   RS, Sarana dan Prasarana;
   b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas seksi bidang
   pengembangan RS, Sarana dan Prasarana;
   c. menyusun pedoman dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan
   pengembangan RS, Sarana dan Prasarana;
   d. melaksanakan pembinaan teknis di Bidang pengembangan RS, Sarana dan
   Prasarana;
   e. melaksanakan pengembangan RS, diklat, promosi dan pengaduan;
   f. melaksanakan pengadaan peralatan RT, sarana dan prasarana RS;
   g. melaksanakan analisa dan evaluasi serta menyususn rencana tindak lanjut
   penyelenggaraan tugas di Bidang pengembangan RS, Sarana dan Prasarana;
   h. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
   i. melakukan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai untuk kelancaran
   dan disiplin kerja bawahan;
   j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direktur; dan
   k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
   dan fungsinya.
   129
   Paragraf 10
   Kepala Seksi Pengembangan RS, Promosi dan Diklat
   Pasal 146
   (1) Kepala Seksi Pengembangan RS, Promosi dan Diklat mempunyai tugas
   Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan
   serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis dan pemberian dukungan
   pelaksanaan kegiatan Pengembangan RS, Promosi dan Diklat.
   (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala Seksi
   Pengembangan RS, Promosi dan Diklat sebagai berikut:
   a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan
   RS, Promosi dan Diklat;
   b. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas Pelaksana pada Seksi;
   c. menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan
   kebijakan teknis pelaksanan Pengembangan RS, Promosi dan Diklat;
   d. melaksanakan Pengembangan melalui pemasaran dan promosi RS;
   e. melaksanakan Diklat pengembangan SDM;
   f. memproses pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian bagi
   mahasiswa/i di RSUD Sidikalang;
   g. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
   h. melakukan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai umtuk kelancaran
   dan disiplin kerja bawahan;
   i. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
   j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
   dan fungsinya.
   Paragraf 11
   Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
   Pasal 147
   (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan
   penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan
   pembinaan teknis dan pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
   sarana dan prasarana.
   (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala Seksi
   Sarana dan Prasarana sebagai berikut:
   a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran seksi sarana dan
   prasarana;
   b. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pelaksana pada seksi sarana
   dan prasarana;
   c. menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan
   kebijakan teknis pengelolaan pelayanan ambulan;
   d. menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan
   kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana;
   e. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan pengadaan alat rumah tangga,
   kebersihan lingkungan rumah sakit;
   f. melaksanakan pengelolaan Sarana dan Prasarana;
   g. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
   130
   h. melakukan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai untuk kelancaran
   dan disiplin kerja bawahan;
   i. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
   j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
   dan fungsinya.
   Paragraf 12
   Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi RS
   Pasal 148
   (1) Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi RS mempunyai tugas Melaksanakan
   penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas koordinasi
   kebijakan teknis dan pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan bidang
   pengendalian dan informasi RS meliputi JKN, rekam medis dan data.
   (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala Bidang
   Pengendalian dan Informasi RS sebagai berikut:
   a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Bidang pengendalian
   dan informasi RS;
   b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas seksi pada bidang
   pengendalian dan informasi RS;
   c. menyusun pedoman dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan
   pengendalian dan informasi RS;
   d. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas seksi;
   e. melaksanakan penyajian data RS;
   f. melaksanakan analisan dan evaluasi serta menyusun perencanaan tindak
   lanjut penyelenggaraan tugas bidang pengendalian JKN dan pelayanan
   asuransi lainnya;
   g. melaksanakan analisa dan evaluasi serta menyusun perencanaan tindak
   lanjut penyelenggaraan rekam medik, data dan informasi RS;
   h. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan;
   i. melakukan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai untuk kelancaran
   dan disiplin kerja bawahan;
   j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direktur; dan
   k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
   dan fungsinya.
   Paragraf 13
   Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Informasi RS
   Pasal 149
   (1) Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Informasi RS mempunyai tugas
   menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan
   serta fasilitasi pelaksanaan, pengendalian mutu dan informasi rs.
   (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala Seksi
   Pengendalian Mutu dan Informasi RS sebagai berikut:
   a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran seksi pengendalian
   mutu dan informasi RS;
   b. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pelaksana pada seksi
   pengendalian mutu dan informasi RS;
   c. menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan
   kebijakan teknis seksi pengendalian mutu dan informasi RS;
   131
   d. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur pengendalian
   mutu dan informasi RS;
   e. melaksanakan penyusunan data informasi RS;
   f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan informasi RS;
   g. melaksanakan penanganan dokumen Visum et repertum;
   h. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan;
   i. melakukan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai untuk kelancaran
   dan disiplin kerja bawahan;
   j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
   k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
   dan fungsinya.
   Paragraf 14
   Kepala Seksi Pengendalian JKN dan Asuransi RS
   Pasal 150
   (1) Kepala Seksi Pengendalian JKN dan Asuransi RS mempunyai tugas menyiapkan
   bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
   pelaksanaan pembinaan teknis dan pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan
   seksi pengendalian JKN dan asuransi RS.
   (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala Seksi
   Pengendalian JKN dan Asuransi RS sebagai berikut:
   a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran, melaksanakan
   pembinaan pelaksanaan tugas pelaksana pada seksi pengendalian JKN
   dan asuransi RS;
   b. menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan
   kebijakan teknis pengendalian JKN dan asuransi lainnya;
   c. melaksanakan pengajuan klaim pelayanan kesehatan baik JKN maupun
   Asuransi lainnya;
   d. melaksanakan pengendalian mutu dan biaya pelayanan JKN, Jasa raharja
   dan asuransi lainnya;
   e. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan;
   f. melakukan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai untuk kelancaran
   dan disiplin kerja bawahan;
   g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
   h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
   dan fungsinya